vivixtopz

Archive for the ‘Pojok Jurnalisme’ Category

Basmi Otak Porno

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:15 pm

Sungguh dahsyat! Dalam sehari, video heboh adegan porno sosok yang “katanya” mirip publik figur Ariel Peterpan dan Luna Maya telah diunduh lebih dari 12 ribu kali. Bayangkan, jika karena lebih dari sepuluh hari Pemerintah dan pihak yang berwenang mengantisipasi urusan ini sangat “lemot” atau sangat lamban bergerak, maka sudah lebih dari 1,2 juta kali video itu diunduh.

Menurut konsep klaim produk, jika setiap produk dipakai oleh empat hingga lima konsumen, maka video mesum tersebut sudah dikonsumsi oleh lebih dari 6 juta orang. Belum lagi terhitung penyebarannya bak virus flu yang begitu hebat melalui transfer Bluetooth, hanphone, copy media, dan sebagainya. Andai dilipatkan, tentu akan menjadi puluhan juta file video telah beredar di tengah masyarakat, dan “dinikmati” bukan hanya oleh kalangan dewasa tapi juga semua umur.

Luar biasa sekali tragedi ini. Alih-alih bermanfaat positif, teknologi yang ada malah menjadi pintu kehancuran moral bangsa.

Pornografi adalah candu! Sekali orang melihat, maka ia akan tertarik untuk kembali melihat, bahkan berulang kali mengulang melihat objek yang sama. Bayangkan jika kondisi ini menimpa anak Anda!

Betul sekali pernyataan psikolog Elly Risman, seperti yang pernah dikutip Qalam beberapa edisi lalu, bahwa untuk membunuh bangsa Indonesia, tak usah menggunakan senjata, atau bom nuklir. Pakai saja pornografi, pasti beberapa tahun ke depan bangsa in akan hancur lebur.

Kehancuran sebuah bangsa bukan hanya dalam kematian fisik ratusan juta penduduknya akibat penyakit atau lainnya. Kematian “jiwa” dan moral bangsa, lebih mematikan daripada kematian fisik anak bangsa.

Kematian fisik akan tergantikan dengan kelahiran generasi baru dengan fisik lainnya. Tapi kematian jiwa dan moral, akan “bereingkarnasi” hingga generasi berikutnya, dan berlanjut hingga Kiamat tiba.

Undang-undang pornografi yang hendak dicanangkan rasanya harus lekas diterapkan. Karena setiap detik sangat berharga untuk melindungi bangsa ini dari ancaman dampak pornografi yang bergenerasi.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu adagium yang sudah kita hapal sejak duduk di bangku SD. Lantas, terlambatkan kita untuk melakukan pencegahan terhadap pornografi?

Tidak! Tak ada kata terlambat untuk kebaikan! Pornografi –dengan motif, modus dan modelnya- yang terus berkembang setiap detik, butuh penanganan sekarang juga. Lebih baik terlambat daripada tidak berusaha sama sekali.

Negara-negara Barat yang begitu kadigjaya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun ekonomi, pasti kelak akan hancur dan terkalahkan hanya karena “membiarkan” pornografi dengan alasan privasi dan hak asasi manusia.

Secara syariat, mencegah pornografi, dengan berbagai cara dan mediasi, hingga memberantasnya adalah wajib. Karena tujuan utama ketentuan syariat (maqâshid asy-syarî’ah) adalah memelihara pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup ‘panca maslahat’.

Yaitu perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz din), kehidupan (hifz nafs), akal (hifz ‘aql), keturunan (hifz nasl), serta harta benda (hifz mâl). Dan pornografi tanpa dapat disanggah telah mulai menghancurkan pilar-pilar ini.

Untuk itu, butuh penyeimbang dari hukum konvnsional negara yang lebih tegas, agar segala hal terkait pornografi dapat diatasi, bahkan dieleminasi. (Taufiq)

Serambi Edisi 12

Politik Dinasti

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:14 pm

alam percaturan politik, fenomena politik dinasti bukan hal baru. Dari politik kelas internasional seperti dinasti Kennedy, Bush, Gandhi, dan lain-lain, hingga kelas nasional dinasti Soekarno, Soeharto, hingga SBY, bahkan lokal daerah, kini sudah mulai kentara terjadinya. Pengalihan arus politik dari kekuasaan banyak orang kepada status quo dinasti keluarga sangat terasa bergaung.

Indonesianis asal Jerman, Marcus Mietzner, dalam paper yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia.

Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi. Antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah.

Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika semua kekuatan politik dirangkul dan tunduk pada satu pucuk pimpinan saja. Sebagaimana terjadi pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan era Orde Baru Soeharto.

Ibarat pepatah, buah apel jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Ketika masa kekuasaan atau jabatan hendak berakhir, banyak anak politikus/tokoh senior parpol maupun pengurus parpol “diarahkan” terjun meneruskan dinasti politik yang telah dibangun generasi sebelumnya.

Memang oligarki kepemimpinan partai politik maupun pimpinan daerah dengan membangun dinasti wajar-wajar saja. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Mendiang mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto adalah politikus yang mewarisi bakat ayahnya, Ali Bhutto. Selanjutnya, Bilawal pun terjun ke dunia politik. Bahkan, suami Benazir, Asif Ali Zardari, kini menjadi Presiden Pakistan.

Tapi, hadirnya caleg atau calon pemimpin daerah dari anak atau kerabat politikus/pengurus parpol, sejatinya dilakukan dengan prosedur dan mekanisme perekutan yang objektif. Calon pemimpin harus mempunyai kapabilitas politik dan kepemimpinan. Dan anak politikus ataupun pengurus partai tak boleh menjadi “anak emas” mengalahkan kader atau calon lain yang lebih kapabel.

Kian maraknya politik dinasti, karena dikuasai oleh hanya beberapa elemen dan individu ini akan melahirkan pragmatisme politik. Yang menurut beberapa pakar, ironisnya terlahir karena unsur uang.

Untuk menguatkan sebuah dinasti politik pasti butuh dana besar guna sosialisasi, menjaga imeg, hingga mencari dukungan dari partai agar calon dari dinastinya lolos atau diterima.

Bahayanya, bibit nepotisme dari politik dinasti sangat rentan terjadi. Banyak sekali kasus di daerah, misalnya sang kakak menjabat kepala daerah, tak lama kemudiansanak saudaranya turut diangkat memangku jabatan lurah, kepala desa atau elemen terkecil lainnya yang menyentuh langsung konstituen dan masyarakat.

Belum lagi, bahaya kekuasaan yang berlangsung dalam lingkaran dinasti ini akan melahirkan kekuasaan tanpa koreksi. Dan kehendak untuk memajukan handai-taulan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Mental masyarakat pun akan kembali pada stadium sejarah, atau kembali terpuruk ke dalam mentalitas masa lalu yang selalu pasrah “dikuasai” oleh segelintir kalangan dalam kekuasaan. Padahal sesungguhnya, masyarakat adalah stakeholder demokrasi, pemegang kuasa yang menentukan pilihan. Bukan objek yang terus diperas untuk dibodohi oleh kepetingan nepotistik. (taufiq)

Serambi edisi 11

Paradigma Ujian Anti-Demokrasi

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:13 pm

Ujian Nasional (UN) yang “mendebarkan” banyak kalangan berakhir sudah. Padahal menurut amar putusan Mahkamah Agung (MA), kasasi nomor Register 2596 K/PDT/2008 yang diajukan Pemerintah terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 sudah ditolak.

Kiat Peninjauan Kembali (PK) pun dilakukan Pemerintah hingga UN 2010 dapat tetap langgeng terlaksana. Di samping upaya Pemerintah untuk “mengubah” beberapa aspek dalam UN yang banyak ditolak masyarakat dapat berjalan.

Cukupkah itu? Tetap saja! Mudharat UN masih terlihat dalam pelaksanaannya di masa “injury time” menunggu PK dikabulkan atau ditolak. Mental “yang penting lulus” masih kentara dalam diri banyak pelajar kita. Upaya-upaya instan, seperti mengejar pelajaran lewat kursus yang menyediakan “jaminan” tepat mengisi jawaban UN kian marak dilakukan.

Berubah seketat apapun sistem UN, tetap saja ujian sudah tidak menjadi sakral bagi banyak pelajar. Mengapa? Karena belajar di Indonesia bisa santai tanpa beban, dan para guru sudah menyiapkan segalanya agar mruid mereka lulus UN. Dari materi, kiat, kisi-kisi hingga bocoran.

Berbeda dengan negara-negara lain -yang kebanyakan tidak menggunakan pola UN ala kita-. Ujian semua mata pelajaran, terlebih ujian peralihan tingkat sekolah, begitu sakral dan “mendebarkan”. Bedanya, di luar sana kesakralan dan debarannya bukan berbalas upaya culas untuk lomba bersandar malas kepada para guru, mencari bocoran ato menyontek.

Di Mesir maupun India, beberapa minggu, bahkan bulan, ketika masa menjelang ujian, jalan dan tempat bermain nyaris sepi dari anak-anak pelajar. Masyarakat dan para orangtua peduli untuk mendisiplinkan anak agar konsentrasi belajar dan tidak menyepelekan ujian. Bagi mereka, belajar bukan hanya ketika dan untuk ujian, tapi belajar harus simultan, bukan instan.

Buku tulis pelajar di kedua negara yang hampir selevel secara ekonomi maupun segala bidang dengan negara kita itu pun nyaris penuh, bahkan kurang, untuk menampung ringkasan pelajaran yang diberikan guru mereka selama di kelas. Sementara di Indonesia, buku tulis pelajar kebanyakan nyaris masih “suci” hingga masa akhir tahun. Budaya mencatat, tak ada!

Represif kekuasaan masih berlaku di era reformasi dan keterbukaan ini. Pendidikan yang seharusnya secara demokrasi merupakan “kemauan” dan kehendak rakyat banyak, masih diakui sebagai “milik” Pemerintah, yang sebenarnya bertugas sebagai fasilitator demokrasi pendidikan, bukan tukang perintah yang memaksa sebuah sistem kepada rajanya negara: rakyat, masyarakat. Kapan paradigma ini bisa berubah?

Serambi Edisi 10

Menanti Pers Muslim

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:12 pm

Setiap 9 Februari, Hari Pers Nasional diperingati. Sejak “merdeka” dari kekangan rezim Orde Baru 13 tahun lalu, pers Indonesia mengalami banyak perubahan wajah, khususnya dalam “kebebasan”.

Beberapa waktu lalu (06/01), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa pers Indonesia adalah yang paling bebas di kawasan Asia saat ini. Presiden berharap, pers Indonesia dapat menjadi titik acuan atau “benchmark” di kawasan Asia.

Ketiadaan sensor terhadap pemberitaan, membuat pers leluasa menebar informasi kepada masyarakat. Namun tugas menjadi sarana mencerdaskan masyarakat tak boleh disepelkan. Maka butuh kedewasaan insan dan pengelola pers untuk menyajikan informasi secara adil, bijaksana, beredukasi, dan beretika.

Televisi, media massa terdepan dari jajaran pers, menjadi tulang punggung “proyek” pencerdasan ini. Karena dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, media ini seakan menjadi “teman” keseharian masyarakat, yang mampu menemani hingga ke pojok-pojok ruang dan kamar masyarakat Indonesia.

Sayangnya, menurut penelitian Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), seperti dinukil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) Dr. Seto Mulyadi M.Psi., tercatat tayangan televisi di Indonesia berisi 40% iklan, 30% sinetron, lain-lain 30% dengan porsi hanya sekitar 0,07% dari sisa bagian ini untuk tayangan yang berbau pendidikan.

Ini menandakan, aspek edukasi sangat tidak diperhatikan produsen program dan tayangan televisi, dan hanya eksploitasi market bisnis dan perlombaan mengejar rating yang diupayakan. Juga menjadi bukti, bahwa tayangan televisi sudah tak lagi ramah dan edukatif bagi anak. Pengaruhnya jelas akan kurang baik bagi perilaku anak, sang generasi bangsa di kemudian hari.

Belum lagi bukti miris yang didapat KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Hanya dalam kurun kurang dari sepuluh bulan (Januari-Oktober 2009) KPI telah menerima lebih dari 5200 pengaduan masyarakat terhadap berbagai kategori tayangan televisi. Ini menandakan, produsen program dan tayangan televisi seakan tak pernah mengevaluasi diri untuk membuat program dan tayangan yang bisa diterima masyarakat tanpa keberatan.

Mereka seperti terus beranggapan: ”Kita buat saja acara sesuka hati, nanti juga ada mesin pengingat dan pengkrtik tayangan kita!” Selalu menunggu kritik dan pelarangan. Etika dan edukasi untuk masyarakat pun dinomor-sekiankan.

Sebagai negara berpenduduk umat Islam terbesar, penguasaan terhadap bidang media seharusnya menjadi prioritas. Karena bidang ini merupakan corong, sekaligus potret arah perkembangan bangsa di masa depan.

Demokrasi (demos dan kratos) yang berarti kekuatan rakyat (people power), dan mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, seharusnya menjadi pelecut umat Islam Indonesia untuk kuat ”menguasai” objek-objek vital pembenteng jatidiri dan mentalitas bangsa, khususnya media massa.

Karena, hanya dengan kekuatan ini, ”demokrasi islami” yang murni bergerak di atas rel ajaran dan etika Islam dapat ditegakkan. Dan tanpanya, umat Islam akan terus menjadi ”konsumen” yang selalu keok oleh gencarnya asupan informasi yang dicekoki kalangan yang melulu tidak memperhatikan etika dan kepentingan mencerdaskan anak bangsa. (v2x)

Serambi Feb 2010

Tahun Baru Mental Baru?

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:12 pm

Sudah lebih dari 2009 kali, tahun baru Masehi diperingati. Perubahan apa yang telah manusia rasakan selama ribuan tahun ini? Dunia banyak berubah secara materi, tapi mental rakus dan merusak, tak lantas berganti walau tahun terus berganti.

Ada yang bilang, mental buruk adalah Sunnatullâh yang menjadi penyeimbang arus positif-negatif kehidupan. “Kalau semua orang baik, neraka kosong, donk.” Begitu opini publik melegitimasi terus ada dan rebaknya mental buruk manusia.

Menjadi menarik ketika kita cenderung menyalahkan hukum alam sebagai ketetapan untuk terus melegitimasi keburukan mental dan sikap. Karena Allah SWT telah tegas menyatakan bahwa tak akan pernah ada perubahan bagi suatu kaum, jika diri mereka tak mau melakukannya. Keburukan mental adalah kecenderungan pribadi yang pasti dapat bisa diubah, tergantung kemauan diri pengidapnya.

Pergantian tahun, menurut banyak tokoh agama, seharusnya menjadi ajang yang tepat untuk melakukan muhâsabah, instrospeksi dan koreksi diri atas sikap dan mental-mental negatif kita. Dengan mengingat bertambahnya angka dalam tahun, menjadi sinyal kian dekatnya kita kepada ajal –yang pasti merupakan Sunnatullâh-.

Muhâsabah secara sederhana, merupakan upaya matematis mengkalkulasi seberapa jauh keburukan telah mewarnai kehidupan kita. Mudah untuk menghitungnya, tapi sulit mengakui dan memperbaiki kalkulasi kesalahan yang telah kita lakukan. Terlebih butuh istiqamah dan konsistensi tekad untuk melakukan “yang terbaik”.

Catatan akhir tahun bangsa Indonesia, memperlihatkan masih banyak fenomena dipertontonkannya upaya “pembenaran diri”. Bukan perjuangan menegakkan “kebenaran”. Pembenaran diri akan mengedepankan ego dan ketidakrelaan untuk mengakui kesalahan. Sementara kebenaran tak mengenal ego, dan pelaku kesalahan pun harus mengakui “benarnya” mereka telah berbuat salah.

Muhâsabah untuk menghitung-hitung kesalahan, harus berpuncak pada pengakuan kesalahan diri. Bukan pembenaran atas kesalahan dengan berjuta argumen, upaya politis, hukum, apalagi memblow up opini publik seakan kita yang benar.

Mungkin budaya malu untuk mengakui kesalahan di hadapan publik, masih tabu bagi masyarakat Indonesia. Tapi Allah tak akan menutup pintu tulusnya hati kita untuk mengakui kesalahan yang telah kita perbuat.

Tradisi ketimuran yang kental suka memaafkan, nyatanya masih mengendalai para pelaku kesalahan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. “Malu untuk menanggung malu.” Mungkin budaya ini yang lebih mentradisi. Padahal, dengan mengakui kesalahan, jiwa akan tenang, tanpa beban malu yang harus terus ditutup-tutupi seumur hidup dan turun temurun.

Menjadi bijak ketika para elit mendukung upaya tulus mencari kebenaran kasus aliran dana Bank Century yang telah disewengkan dan sungguh menyakiti rakyat Indonesia yang masih banyak miskin. Upaya mencari kebenaran ini, semoga tidak dipolitisasi untuk mengemukakan “pembenaran”. Sebab, rakyat akan meniru teladan pemimpinnya yang mencontohkan pembenaran atas kesalahan-kesalahannya.

Tahun baru, mental positif dan baik pun harus baru. Mari bermuhâsabah. (v2x)

Serambi Edisi 8

Reformasi Jilid Dua

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:11 pm

Sejak digelarnya sidang sela Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperdengarkan rekaman sadapan telepon yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan rekayasa kriminalisasi dua ketua non-aktifnya (Bibit Samad Riyanto dan Chandar M Hamzah) oleh oknum-oknum yang tidak berperadaban, drama kenegaraan pun dimulai.

Bagai hembusan badai di gurun berpasir, debu menempel di mana-mana, yang sedikit demi sedikit bias oleh terungkapnya skenario lanjutan dari drama itu. Lebih dari 1 juta facebooker (pencinta dan pengguna jejaring facebook di internet) menyatakan dukungannya untuk menyelamatkan lembaga yang oleh banyak masyarakat dianggap sebagai “setengah dewa” karena mampi memberi setetes air segar di musim kering ruwetnya upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Lanjutan drama lebih menyesakkan. Selasa (10/11) publik kembali dikagetkan oleh pengakuan tak terduga Kombes Williardi Wizard, saksi kunci kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen yang didalangi Antasari Azhar, mantan ketua KPK.

Dengan penuh emosi Williardi menyatakan, ia telah dipaksa mengkriminalkan Antasari. BAP kedua yang ia tandatangani diakuinya sebagai kebohongan, dan rekayasa untuk menjebloskan Antasari ke balik jeruji.

Seorang rekan wartawan yang meliput langsung jalannya persidangan sontak mengirim SMS secara jamaah ke semua teman-temannya: “Pengakuan Williardi hari ini bikin merinding! Kita benar-benar berhadapan dengan BUAYA! Allahumma arinal-haqqa haqqa warzuqnath-thibâ`ah!” Allah Maha Besar! Teriak Antasari menerima bukti kebenaran penzhaliman dirinya.

Sebagai rakyat biasa yang tidak selevel dengan ketokohan Antasar, Bibit, dan Chandra, tentu kita akan gundah: Mereka yang tokoh publik saja bisa dikriminalkan seperti itu, apalagi kita yang tiada kuasa?

Sungguh menyakit menonton drama ini. Tapi kita patut bangga, karena kita menjadi penyaksi sejarah bahwa kemenangan kebenaran bukan hanya ada di film-film aksi hero (jagoan) saja. Kebenaran pasti akan datang di mana saja, hanya menunggu waktu. Begitu janji Allah SWT.

Harapan rakyat jelata hanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan tanpa mengenal kapital (modal). Bukan kebenaran borjuisme yang bisa “direkayasa” berdasarkan deal pemodal yang bebas membuat skenario absurd demi kepentingan sepihaknya.

Drama kenegaraan ini menjadi fakta bobroknya mental dan moral para penegak hukum yang menjadi pengabdi “uang”, bukan pengabdi rakyat. Mental koruptif tak dapat dipungkiri telah menjadi “karakter” banyak kalangan pejabat dan penegak hukum.

Menjadi tak salah kiranya jika berpuluh-puluh tahun lalu Bung Hatta membuat pernyataan yang kontroversial kala itu: “Korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia!” Terbukti sekarang, mental koruptif bukan lagi hanya telah menjadi karakter bangsa, tapi budaya.

Drama kenegaraan yang memenuhi ribuan halaman media cetak, jam tayang dan siaran televisi maupun radio, telah membuka harapan akan terjadinya era Reformasi Jilid Kedua di Indonesia. Reformasi pertama 1997 lalu, berkat people power mampu melengeserkan tirani rezim Soeharto. Kini akan merambah reformasi ranah hukum dan penegakan hukum, baik dalam kepolisian maupun kejaksaan. Semoga! (v2x)

Serambi November 2009

Cerita Semusim Konsumerisme Ritual

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:10 pm

Ramadhan telah berlalu. Catatan keberkahan bulan penuh rahmat ini telah dituai pundit-pundi berbagai elemen masyarakat muslim di tanah air. Yang miskin, “terkasihani” oleh zakat dan sedekah “tahunan” yang mereka terima. Walau sedikit, cukuplah menjadi pelipur lara dari setetes kepedulian manusia sesama muslim yang nasib hidupnya lebih baik dari mereka.

Yang kaya dan kaum pemodal, lebih menikmati berkah Ramadhan dengan kian penuhnya pundi mereka dari hasil larisnya dagangan yang mereka kemas selama bulan suci berlangsung. Yang paling kasat, kalangan media hiburan terasa kian untung bersama guliran hari-hari Ramadhan.

Bulan yang lebih baik dari seribu bulan itu, mereka penuhi dengan jor-jor aneka aktivitas glamur bermodal besar. Televisi menggelar aneka hiburan untuk tidak membiarkan pemirsanya beralih pandangan ke media lain. Alasannya, “menceriakan” bulan suci dengan aneka hiburan. Upaya ini sukses mengalihkan pandangan para shâ`imîn dari Kitab Suci yang sangat patut mereka baca di bulan penuh berkah itu.

Alunan ayat suci, serasa sunyi dari jutaan speaker televisi yang bingar menyala 24 jam. Berganti dengan lantunan lagu “religius” berbaluk iklan RBT (Ring Back Tone), yang keuntungannya akan memenuhi pundit kaum pemodal.

Sejak waktu Sahur hingga kembali datang waktu istimewai itu, sedetik pun tak pernah lekang dari aneka hiburan yang melenakan pandangan pemirsa, yang memang disengaja untuk dibuat tidak tertarik lagi membaca Kalam Ilahi.

Malam Ramadhan yang selayaknya dinanti dengan dzikir dan tadarus, berganti dengan gelegar tawa dan aneka lelucon yang katanya untuk “menggembirakan” pemirsa.

Siraman rohani dan acara bernuansa keagamaan, hanya sekedar “liputan singkat”, berdurasi beberapa puluh menit. Itupun kebanyakan dimunculkan bertabrakan masa-masa injury time puasa, atau beberapa saat menjelang datangnya waktu shalat.

Ramadhan sungguh telah menjadi event “jualan” yang sangat menguntungkan. Sebegitu hausnyakah bangsa ini dengan hiuran hingga puluhan stasiun tv nyaris memenuhi paket Ramadhannya full dengan hiburan?

Ramadhan memang bulan yang menghibur. Menghibur bagi para shâ`imîn yang akan mendapatkan berkah membukitnya pahala berkat ibadah mereka selama bulan itu berlangsung. Menghibur bagi para dzâkirin (pendzikir) yang sebulan penuh berdzikir dan bermunajat kepada Allah SWT hingga mendapatkan barakah dan pundi-pundi amal kebajikan.

Akan terhiburkan para pemirsa tv yang hari-hari puasanya dimanjakan mata dan telinganya dengan konser musik, dagelan-dagelan mengocok perut dan gosip-gosip selebritis yang menjalankan puasa?

Mereka memang terhibur. Tapi hanya saat itu. Tak akan berbekas untuk diri dan jiwa mereka setelah Ramadhan berlalu. Hanya cerita semusim yang tersisa. Selebihnya, cuma cerita yang di akhir episode akan menuai sesal. (v2x)

Serambi Oktober 2009

Permisifisme Bathil

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:09 pm

Jumat (17/7) pagi, bukan sekedar hempasan debu membuat kelabu Nusantara, tapi hati rakyat Indonesia kembali harus menelan pil pahit dan kepiluan akibat ulah segelintir orang yang tidak “berperadaban” meledakkan bom pararel di dua hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Kawasan bisnis Mega Kuningan Jakarta.

Pesta demokrasi yang tengah menjelang akhir penghitungan resmi, menjadi hambar anti-klimaks tiada kegembiraan. Hati miris dan malu menyaksikan kembali runtuhnya keberadaban bangsa ini di mata bangsa lain.

Bangsa yang sangat terkenal murah senyum, kini kian lumrah dianggap sebagai bangsa barbar, pendedam, penjahat, dan suka membunuh. Mematikan orang menjadi hal biasa. Bangsa yang murah senyum ini, dan mayoritas penduduknya muslim, bahkan terbesar umat Islamnya di dunia, tersibak “kegarangannya”. Stigma muslim Indonesia sebagai Barbarian modern kian memantap.

Setiap kali aksi teror terjadi, hati kebanyakan umat Islam dag-dig-dug, jangan-jangan kembali lagi Islam yang akan dipersalahkan. Betul saja, dan memang selalu begitu arahnya. Sebuah media massa nasional menyebut: bangsa yang mayoritas peduduknya muslim ini sebagai terlalu permisif, hingga terhadap para pelaku teroris sekalipun.

Terbukti, gembong teroris kawakan Noordin M. Top bisa begitu “tentram” hidup di “pengasingan” hingga bisa beranak-pinak dan hidup damai beberapa lama di sebuah dusun nan sunyi.

Permisifisme bangsa Indonesia sebenarnya tidak hanya terhadap para pelaku terorisme, dalam banyak hal juga terjadi. Kejahatan korupsi yang sudah mentradisi, pun disikapi sangat permisif, dan sangat lambat diberantas.

Entah, sikap ini apa tergolong dalam positif thinking yang mengharap pelaku kriminal atau kejahatan akan kembali bertobat di kemudian hari. Atau malah menjadi sikap pembiaran, yang berakibat pada kian membuahnya aneka kejahatan dan kriminalitas di negeri ini yang turun temurun. Warisan kejahatan lama akan diteladani oleh generasi baru, begitu seterusnya.

Apa yang salah dengan bangsa ini? “Lugu”kah? Bisa jadi. Karena “keluguan” bangsa ini yang suka melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Termasuk catatan kesalahan kebijakan menghadapi kriminalitas dan kejahatan, atau kesalahan instrumen dan mekanisme pencegahan yang tak lantas diperbaiki.

Karena sudah maklum, setiap penguasa berganti, pastilah kebijakan berganti pula. Setiap penguasa baru, akan menelorkan instrumen dan mekanisme yang lagi-lagi “pencegahan” tahap awal.

Terlihat, tiada istiqamah bangsa ini merajut masa depannya. Positif thinking yang sangat bagus, tidak dipraktekkan dalam sikap melanjutkan kebijakan dan hasil-hasil positif pembangunan made by penguasa terdahulu.

Selalu saja rasa dendam dan sakit hati mengalahkan akal sehat untuk melanjutkan berbagai hal yang sebenarnya positif. Dendam dan sakit hati itu pasti disikapi dengan membumi hangus segala “bekas-bekas” dan jasa pendahulu, baik penguasa maupun orang biasa.

Hasilnya, kita tetap terus belajar dari nol. Ketika negara-negara lain sudah sangat maju dalam berbagai hal, kita masih saja berjalan di tempat tanpa perkembangan. Miris bangsa ini tak mampu istiqamah untuk menepis permisifisme bathil. (v2x)

Serambi Agustus 2009

Belajar Mengalah

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:08 pm

Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah lewat. Ada yang puas, ada pula yang kecewa dengan hasil yang mengemuka. Seperti biasa, mental pecundang ala bangsa ini masih terlihat. Yaitu ketidaksiapan untuk kalah. Kebanyakan kita hanya menyiapkan diri untuk menang, dan selalu menolak untuk kalah.

Ibarat pertandingan olahraga, Pemilu tak beda menghasilkan pihak kalah dan menang. Hanya saja kaum olahragawan lebih dewasa menyikapi kekalahan dibanding kaum politisi. Para politisi atau simpatisan dan pengagum tokoh Capres atau Cawapres, masih jarang memiliki mental baja seperti para olahragawan yang mereka dapatkan berkat latihan dan rutinitas bertanding.

Bagi olahragawan, kalah bukan untuk menjadikan diri dipresi atau malu, tapi kalah adalah bekal dan alat introspeksi diri, atas kekurangan pribadi atau tim mereka.

Budaya mencari kambing hitam serasa sangat membumi pada bangsa ini. Pihak yang kalah Pemilu atau Pilpres, selalu saja tak henti mencari yang patut dipersalahkan. Negara yang telah merdeka 64 tahun pada 17 Agustus besok, tapi lamban sekali kemajuannya, selalu saja penjajah Belanda atau Jepang yang dipersalahkan.

Padahal kasatnya, mentalitas bangsa kita untuk mengakui kesalahan dan kekalahan adalah penyebab utama lambannya kita untuk maju. Karena tanpa mau mengaku salah atau kalah, tak akan pernah ada instrospeksi diri guna menggapai perbaikan dan kemenangan di kemudian hari.

Inna ma’al-‘ushri yushrâ. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kesusahan hati akibat kalah pemilihan, pasti membawa hikmah kemudahan di kemudian hari, asal dibarengi introspeksi diri. Jâhid wa lâhidz takun ‘ârifan, kata sebuah pepatah. Berjuang dan cermati segala sesuatu, niscaya kita akan tahu. Mencermati dan mencari tahu kesalahan diri sendiri, pasti akan membuat diri kita tahu kapan dan bagaimana kita akan menang kelak.

Agar bangsa ini dapat bangkit dari “tidur” yang cukup lama dan terus terpuruk dalam ketertinggalan dari bangsa lain, tak ada jalan kecuali mengubah diri menjadi bangsa yang mau mengintrospeksi diri. Bukan malah suka salah menyalahi.

Mari belajar dari John McCain, rival Capres yang dikalahkan Barack Obama dalam Pilpres Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, saat menyampaikan ucapan selamat pada lawannya yang terpilih sebagai pemenang, Senator McCain dengan bijak mengatakan: “A while ago, you are my opponent, but now you’re my president.”

Serambi Juli 2009

Kerja Berat Pemimpin Bangsa

In Pojok Jurnalisme on 25/07/2010 at 7:07 pm

Pemilihan Presiden tinggal beberapa hari lagi. Euforia pemilihan presiden secara langsung kedua, menggelora hingga pelosok tanah air. Di pojok-pojok tempat, ruangan dan alam terbuka, masyarakat sangat aktif berdiskusi, menilai dan memilah calon pilihan yang mereka anggap layak memimpin tanah air tercinta mereka. Asa mereka hanya satu: ingin perbaikan.

Perbaikan dalam semua sektor. Dari yang prinsip, hingga yang mengawang dan ideal. Tiga calon yang ada, seperti diungkap calon wakil presiden (Cawapres) Wiranto, memang merupakan sosok-sosok terpilih dari ratusan juta anak bangsa ini. Mereka memang pilihan dari yang terbaik atau yang terburuk. Karena sistem yang telah dibuat, seperti ketiadaan calon independen, memaksa hanya merekalah calon yang “jadi” pilihan.

Benarkah mereka sosok-sosok terpilih yang mewakili aspirasi nyata rakyat Indonesia? Ataukah mereka hanya “simbol” pilihan yang terbatas itu? Sementara ini, harus kita terima kenyataan, bahwa hanya merekalah yang dapat kita pilih.

Secara umum, skema perpolitikan Indonesia tengah kembali ke masa lalu, dengan terbelahnya opini politik dalam unsur nasionalis dan religius. Ketika Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Boediono sebagai calon wakilnya, banyak kalangan kecewa, karena ragu dengan kereligiusan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Bola panas isu jilbab non-jilbab istri pasangan ini sempat mengemuka.

Bagi kalangan agamis, itulah salah satu pertanda kekurang religiusan. Tapi ironisnya, partai-partai yang berkonstituen muslim, malah berkoalisi dengan pasangan itu. Apakah ini bertanda gambar, simbol dan yel-yel “Allahu Akbar” saat mereka kampanye harus luluh dengan jerat iming-iming kursi di pemerintahan? Apa yang tengah terjadi?

Wallahua’lam. Sisanya, masyarakat muslim kembali harus menentukan pilihannya secara rasional menurut taraf intelektualitas dan keyakinan masing-masing. Sulit rasanya untuk kembali percaya dan mengekor pada partai, ormas, atau apapun afiliasi sosial-politik yang ada. Sebab, pemimpin negara mendatang, harus menjadi milik semua golongan.

Secara mental, bola-bola liar perubahan aliansi politik dalam koalisi maupun kampanye Pilpres yang mungkin telah “mengecewakan”, akan membuat masyarakat muslim kian cerdas. Cerdas secara mandiri menentukan pilihan tertepat bagi diri mereka, lepas dari jaring aliansi politik, apalagi primordialisme seperti masa lalu.

Tinggal calon pemimpinnya yang diuji, sampai sejauh mana kiprah mereka telah terbukti “diminati” masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tengah miris, umumnya akan mendorong mereka mencari pemimpin yang mampu berperan sebagai “pelindung”. Pelindung dalam kelaraan hidup yang terus menjepit.

Sosok pengemong juga akan menjadi pilihan mereka. Karena kebanyakan rakyat Indonesia memang masih butuh “emongan” yang dapat menentramkan hati mereka. Bukan dengan janji, tapi bukti dan aksi. Jangan lagi kita terus dibodohi oleh janji-janji yang tak terbukti.

PR pemimpin mendatang sangat berat. Bukan hanya sektor ekonomi yang harus dipulihkan. Tapi moralitas dan mental masyarakat juga harus disehatkan segera, agar menjadi bangsa yang maju dengan kebaikan, kebesaran dan keshalihan jiwa dan raga.

Serambi Juni 2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers